Sulselmengabari,Makassar – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Anti-Corruption Summit (ACS) 2018 selama tiga hari di Makassar, Sulawesi Selatan. Acara hasil kerja sama KPK dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini mengusung tema “Satu Pikir, Satu Aksi Lawan Korupsi”.
Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengaku bangga dengan dipilihnya Makassar sebagai tuan rumah. Karena bisa jadi hal tersebut menjadi indikasi Makassar adalah barometer pemerintahan bersih bebas korupsi. Selain itu, juga sejalan dengan misi pemerintahannya.
“Sangat bangga atas terpilihnya Makassar sebgai tempat penyelenggaraan Anti Corruption Summit 2018. Ini sejalan dengan misi pemkot makassar “reformasi birokrasi dan pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi”,” pungkas Danny.
Selain Danny, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Kapolda Irjen Pol Umar Septono terlihat hadir pada kegiatan jalan santai sekaligus kampanye Anti Korupsi di Anjungan Pantai Losari, Minggu, (21/10).
Kegiatan ini akan berfokus pada revitalisasi dan penguatan kapasitas pusat kajian antikorupsi. Selain itu, melalui pertemuan ini diharapkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas masyarakat sipil semakin kuat.
Sebelum mengelar ACS, KPK telah mendahului kegiatan ini dengan mengadakan rapat steering committee dan seminar Call for Papers-Jurnal Integritas. Peserta ACS 2018 terdiri dari 150 orang perwakilan pusat kajian antikorupsi, perwakilan perguruan tinggi, perwakilan komunitas masyarakat sipil dan para penggiat antikorupsi.
“Kami terus berupaya mengumpulkan inisiatif masyarakat guna meningkatkan terobosan yang bisa dilakukan bersama KPK, kami juga akan menjamin keberlanjutan implementasinya,” kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif dalam jalan sehat antikorupsi di Makassar, Ahad (21/10/2018).
Dalam kegiatan ini, KPK akan melakukan diseminasi dan konsolidasi program pencegahan korupsi berbasis perguruan tinggi bersama para peserta. Setiap forum diskusi pleno akan mengangkat topik yang berbeda-beda.
Topik yang akan dibahas dalam diskusi pleno, antara lain: Peran kampus dan akademisi dalam mendorong kebijakan pemberantasan korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi di perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil, peran perempuan dalam pemberantasan korupsi, dan gerakan antikorupsi berbasis masyarakat.
Kolaborasi dan diskusi ini akan menghasilkan kajian-kajian yang merupakan ide asli dari peserta untuk dikembangkan dan diimplementasikan selama dua tahun ke depan. Selain itu, KPK berharap akan terbentuk pusat kajian antikorupsi baru yang siap menjadi pusat pembelajaran dan menjadi mitra pemerintah daerah dan masyarakat.
“Pusat kajian antikorupsi tak harus dibuat oleh fakultas hukum, yang terpenting adalah komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi,” kata Syarif.
Ini adalah kali ketiga KPK menggelar ACS. Sebelumnya, tahun 2016, KPK bekerjasama dengan Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan ACS ke-2 di Yogyakarta. Fokusnya adalah pemetaan gerakan anti korupsi berbasis perguruan tinggi di Indonesia dan kembali mendorong perguruan tinggi untuk menjadi poros gerakan anti-korupsi. ACS-2 dihadiri perwakilan dari 80 PT di Indonesia dan perwakilan organisasi masyarakat penggiat antikorupsi.
ACS di Yogyakarta menunjuk tiga koordinasi wilayah: Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, dan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Hasanuddin. Tiga pusat kajian ini bertugas mendorong dan melakukan pendampingan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. (*)
