Sulselmengabari, Makassar – Ratusan massa aksi unjukrasa oleh koalisi kemanusian, mengecam dengan keras Kapolri untuk turun tangan dalam menangani kasus tragedi penembakan oleh oknum-oknum kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan demostrasi di Kec. Sape Bima NTB 15 februari 2019 lalu.
Sejumlah lembaga seperti, OPM, GPMI, GAM, MAPERA, IMAM UMI, FORMAL dan PPMW yang mengatas namakan koalisi kemanusiaan, menilai penembakan terhadap lima orang yang termasuk anak kecil di bawah umur belum juga dituntaskan Kapolda NTB.
Menurut jendlap, Syahri Ramadhan, dalam tragedi sape berdarah atas penembakan oleh oknum kepolisian dari polres Bima kota membuat 5 orang terpaksa dilarikan ke RS harus diusut tuntas dan bahkan Kapolres Bima Kota dan kapolda NTB harus dicopot.
Jendral lapangan menambahkan, jika pihaknya menilai ada yang mengganjal dari proses penegakan hukum sehingga kasus tersebut sakan ditutup-tutupi.
“karena kami menilai ada konspirasi sesat yang dilakukan oleh kapolres bima kota dan kapolda Ntb untuk menutupi kasus ini, hingga tidak ada hukuman bagi pelaku penembakan, kasus ini sudah melanggar HAM dan Melanggar UU no. 2 tahun 2002 tentang tingas dan fungsi kepolisian,” tambahnya.
Masa aksi pun mengancam akan mendatangi Mabes Polri jika tuntutannya belum terpenuhi yakni,
Isu Central
Tegakkan Supremasi Hukum
1. Menuntut Kapolri untuk mencopot Kapolres Bima Kota dan Kapolda Ntb karena dinilai menghianati negara
2. Menuntut pelaku penembakan untuk diadili dan dipenjarakan
3. Menuntut bupati bima untuk menepati janjinya.
Sejumlah masa aksi ini terus bergerak dengan masif dengan memboikot seluruh ruas jalan di bawah jembatan layang fleover Makassar.
