Sulselmengabari, Makassar– Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Makassar, Zainal Ibrahim menghadiri rapat pertemuan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam wilayah kecamatan Tallo, Makassar, Selasa 28 Juni 2022.
Rapat yang dihadiri oleh Kasat Intelkam Polrestabes Makassar, Densus 88 Polri, Kapolsek Kec. Tallo, Babinsa dan Camat Tallo ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tallo, Jl. Ade Irma Nasution, No.2, Makassar. Pertemuan ini digelar sebagai bentuk ketegasan pemerintah Kecamatan Tallo terhadap ormas Khilafatul Muslimin yang disinyalir memiliki jaringan teroris atau faham ekstrem.
Dalam kesempatan itu juga, ustad Bakri bersama satu orang temannya yang merupakan pengurus Khilafatul Muslimin Makassar menyatakan keluar dari organisasi terlarang itu. Bakri juga berikrar untuk setia pada NKRI dan tidak lagi tunduk pada ajaran Khilafatul Muslimin.
“Saya Bakri, kepengurusan di Rapokalling menyatakan bubar dari Khilafatul Muslimin dan kembali ke pangkuan NKRI. NKRI harga mati,” ucap Bakri di Kantor Camat Tallo, Selasa (28/6).
Sementara Kapolsek Tallo Kompol Badollahi mengungkapkan, kedua orang tersebut kini telah melakukan ikrar untuk tidak lagi mengikuti ajaran Khilafatul Muslimin dan memilih patuh pada NKRI.
“Hari ini dalam melakukan suatu tindakan edukasi terhadap dua orang warga Kota Makassar yang bermukim di Kecamatan Tallo yang mana warga tersebut adalah bagian dari pada kelompok Khilafathul muslimin yang disinyalir sebagai jaringan teroris,” ujarnya.
Dia bilang, pernyataan yang dilakukan oleh dua orang tersebut merupakan langkah awal yang nantinya pihak Kesbangpol akan mengikrarkan pengikut Khilafatul Muslimin yang ada di kota Makassar untuk kembali ke NKRI
“Tadi sudah kembali dengan mengucapkan satu ikrar dengan rencananya akan kembali direncanakan dikesbangpol untuk menyatakan pernyataan untuk kembali ke NKRI,” sambungnya.
Sebagai informasi, belakangan ini, pihak kepolisian telah menangkap sejumlah anggota Khilafatul Muslimin di berbagai daerah di Indonesia. Polisi mengklaim, ajaran ideologi khilafah bisa menggantikan Pancasila.(*)
