Sulselmengabari, Makassar- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) TA 2023 bersama stakeholder dan mitra kerjanya di Grand Maleo Hotel, Rabu (12/7/2023).
Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerak Dinas PPKB Makassar, Kurniati Tahir mengatakan rakor tersebut merupakan kegiatan pertama untuk sumber dana Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) DAK pusat non fisik.
Tujuannya, untuk menyusun rencana tindak lanjut TPPS Kota Makassar dalam rangka efektivitas penyusunan laporan TPPS.
“Dimana kita ketahui bersama bahwa laporan TPPS ini dilaporkan 2 kali dalam setahun. Jadi ini penyusunan laporan TPPS untuk semester pertama di tahun 2023”, ungkap Nia sapaan karib Kurniati Tahir.
Melalui pertemuan tersebut, kata Nia, diharapkan agar semua anggota TPPS lintas sektor yang terdiri dari beberapa OPD termasuk pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk membangun sinergitas.
“Sinergitas yang dimaksud ialah bagaimana bisa berkoordinasi dan kolaborasi untuk menurunkan stunting menuju Makassar zero stunting di tahun 2024”, ujarnya.
Sementara Plt Kadis PPKB Makassar, Syahruddin dalam sambutannya mengatakan, percepatan penurunan stunting merupakan tugas dan kewajiban bersama semua stakeholder, utamanya menjadi tugas pemerintah baik pusat ataupun daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Perpres No. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
“Oleh karena itu, kita semua selaku TPPS diharapkan untuk dapat bekerja maksimal demi mewujudkan target nasional penurunan stunting. Dan juga menjadi target kita di daerah yaitu angka prevelansi stunting kota Makassar mengalami penurunan 0,4%, dari 18,8% menjadi 18,4%, hal ini tentunya menjadi tantangan dan tugas berat bagi kita semua untuk menurunkannya menjadi 0% dalam jangka waktu 1 tahun”, jelasnya
Selaku ketua TPPS, sambung Allu sapaannya berharap, agar semua pihak terkait dapat berupaya keras dan maksimal untuk mencapai Zero Stunting.
“Saya juga berharap bahwa rakor ini agar lebih dapat dioptimalkan pelaksanaannya dan semua OPD pengampu kegiatan terkait stunting sesuai indikator Perpres No.27 tahun 2021 dan untuk TPPS diharapkan agar lebih intens dalam penginputan laporan kegiatan”, tutupnya.(*)
