Sulselmengabari, Makassar – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin menghadiri Observasi Usulan Wilayah Kabupaten dan Kota AntiKorupsi bertempat di Ruang Sipakatau, Balaikota Makassar, Rabu (7/8/2024).
Observasi Usulan Wilayah Kabupaten dan Kota AntiKorupsi Tahun 2025 merupakan salah satu komitmen untuk bisa meraih predikat kota antikorupsi.
Untuk mendapatkan predikat kota antikorupsi diperlukan penilaian dengan enam komponen yaitu, Penilaian Tata Kelola Pemerintah daerah, Peningkatan Kualitas Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Budaya Kerja Antikorupsi, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan kearifan lokal, serta harus memenuhi 19 indikator.
