Sulselmengabari, Makassar – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar Dr Syamsu Rizal MI, menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dari Endang Tuti Kardiani kepada Widiyatmantoro, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (20/3/2018).
Pergantian jabatan ini dilakukan setelah kepala perwakilan lama, Endang Tuti Kardiani telah memasuki masa purna bhakti mulai 1 Januari 2018. Diketahui, Endang, berkarir di BPK selama 35 tahun 11 bulan.
Ikut mendampingi Deng Ical, Plt Sekda Kota Makassar, Baso Amiruddin dan Sekertaris Inspektorat Makassar, Dahyal.
Acara seritjab tersebut juga dihadiri oleh Ketua BPK RI, Prof Moermahadi Soerja Djanegara, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo dan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa serta Forkopimda Sulawesi Selatan.
Turut hadir seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta undangan lainnya.
Deng Ical mengungpkan, selama ini hubungan antara Pemkot Makassar dan BPK berjalan sangat baik, hal ini tidak terlepas dari komitmen kami di pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.
“Oleh karena itu, kami akan lebih memperkuat sinergitas dan kordinasi dengan kepala BPK RI yang baru, hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di Pemerintah Kota Makassar,” kata Deng Ical.
Sementara Ketua BPK RI, Prof Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan pergantian jabatan merupakan siklus alamiah dari sistem organisasi modern. Hal ini terjadi karena kepentingan organisasi atau pejabat lama telah memasuki masa pensiun.
“Terimakasih kepada Endang Tuti Kadinani atas pengabdiannya di BPK selama lebih dari 35 tahun bekerja keras selama memegang amanat kepala perwakilan BPK RI Sulsel,” ucapnya.
Ia menambahkan, melalui serah terima jabatan ini diharapakan menjadi momentum untuk semakin membukatkan tekad, niat dan semangat agar ke depan dapat semakin berperan dalam mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan. (*)
