PMII Maros Gelar Aksi Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati, Ini Yang Disampaikan

Yuk bagikan berita ini !

Sulselmengabari,Maros – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maros Periode 2021-2026 (Chaidir Syam-Suhartina Bohari) sebentar lagi akan genap 2 tahun memimpin Kabupaten Maros, tentu selama proses itu, terdapat berbagai macam perhargaan yang telah dicapai dan patut untuk kita apresiasi, diluar capaian itu tentu masih lekang dalam ingatan kita terkait komitmen politik yang dibangun sedari awal pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maros juga tentunya memikul tanggung jawab yang besar, yaitu komitmen politik (janji Politik), yang sekaligus menjadi harapan masyarakat Kabupaten Maros yang mendambakan perubahan, sebagaimana kita ketahui perumusan visi-misi isi kepala daerah merupakan bagian yang terencana dan sistematis yang artinya merupakan suatu yang rasional untuk bisa di wujudkan.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah organisasi kemahasiswaan yang memiliki tanggung jawab moril intelektual sebagai agen perubahan sekaligus kontrol sosial, yang akan senantiasa mengawal harapan-harapan masyarakat di Kab. Maros, kata Ketua Pengurus Cabang PMII Kabupaten Maros Muh. Haidir Idris, Rabu (9/11/2022).

Lebih lanjut Haidir Idris dalam orasinya, melalui aksi ujuk rasa ini kami mengingatkan Pemerintah Kabupaten Maros terkait komitmen politik atau janji politik yang telah di bangun di awal, antara lain sebagai berikut;

1.Program bantuan modal untuk UMKM berbasis dusun

  1. Penciptaan 20.000 lapangan kerja
  2. Solusi jangka panjang dalam mengatasi krisis air bersih di wilayah pesisir
  3. Manajemen tata kelola air dan lingkungan agar terhindar dari banjir dan kerusakan lingkungan.
  4. Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, bantuan alsintan dan alat tangkap untuk nelayan.
  5. Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan soft skill
  6. Program satu dusun, 1 hafidz Qur’an
  7. Program 1 pesantren, 1 produk usaha
  8. Program Maros Creative Center (MCC)

Kesembilan program ini kami harapkan terprogram atau terakomodir di Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2023 yang dalam waktu dekat akan disahkan melalui sidang paripurna DPRD Maros, tandas Haidir Idris.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Maros Hj. Suhartina Bohari yang turun menemui massa mahasiswa pengunjuk rasa mengatakan, untuk program satu pesantren satu produk sedang kami usahakan.

Karna memang untuk urusan keagamaan saya yang menangani secara langsung dan alhamdudillah saat ini kami sedang mendorong perda pesantren yang akan menjadi payung hukum untuk kegiatan kemandirian pesantren, katanya.

Begitupun untuk program tahfizd akan kami koordinasikan ke pesantren terdekat jika memang di dalam desa atau dusun tersebut terdapat bibit yang bisa didik untuk menjadi hafidz Al Quran, lanjut Ketua Partai Golkar Maros itu.

Sekaitan dengan program pemberdayaan ekonomi, baik program bantuan modal berbasis dusun dan penciptaan lapangan kerja insyaallah akan kami upayakan di masukkan dalam RAPB T.A 2022, kata Tina sapaan akrab Wakil Bupati Maros itu.

Serta kami akan fokus bekerja bersama OPD untuk mewujudkan visi misi kami, jelasnya.

Sementara itu, Bapak Bupati akan secepatnya meminta laporan OPD paling lambat desember, terkait capaian masing masing, ujar Suhartina Bohari.

Nanti kami undang adek adek untuk ke kantor kami insyaallah kami akan sampaikan capaian kami namun untuk saat ini kami belum punya data beberapa OPD, Insyaallah secepatnya paling lambat desember, kuncinya.