Sulselmengabari, Makassar – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie menghadiri Rapat Monev Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, PBJ Strategis, Hibah dan Pokir Pemerintah Kota Makassar Tahun 2023 dan 2024.
Rapat ini dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Makassar dan menindaklanjuti permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Hal ini di ungkapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie yang ditemui usai Rapat Monev yang bertempat di Ruang Sipakalebbi, Lt 2, Kantor Walikota Makassar, Kamis (28/03/2024).
“Pertemuan hari ini bersama KPK dengan tujuan mencegah hal-hal yang sifatnya bisa membuat SKPD terlupa dengan kegiatan yang harusnya sesuai dengan prosedur atau regulasi yang ada”, Ucapnya.
Andi Bukti Djufrie juga menambahkan, kegiatan ini berfokus pada pencegahan. Ada tiga yang diminta termasuk hibah. Hibah juga menjadi perhatian KPK dikarenakan perlu berhati-hati dalam memberikan hibah yang tidak bermanfaat untuk Pemerintah Kota.
“Pak walikota bilang kalau sifatnya fisik itu tidak menjadi masalah karena kelihatan. Sedangkan apabila nonfisik, ini yang agak sulit kita melihat seperti apa nonfisik itu”, tutupnya.( RNI )
